REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah memastikan 25-30 persen produksi gas Donggi-Senoro yang 25-30 untuk kebutuhan domestik, akan lebih banyak disalurkan ke industri pupuk dan listrik. "Produksi gas di ladang itu sebagian besar akan disalurkan ke pupuk dan listrik," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Saleh, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Kamis (24/6).
Kepastian tersebut dikemukakan usai menghadiri rapat Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Wapres Boediono sekaligus sebagai Wakil Ketua DEN, yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Armida Alisjahbana. Menurut Darwin Saleh, pemerintah tetap memperhatikan investor yang sudah melakukan investasi di ladang tersebut dan tetap mengupayakan investor tidak mengalami kerugian.
"Memang perlu ada pemikiran soal pembagian gas Donggi. Tapi prinsip utamanya adalah kebutuhan domestik harus didahulukan, namun investor juga tidak alami kerugian," kata Darwin.
Proyek pengembangan gas Senoro diperkirakan menelan investasi 3,7 miliar dolar AS yang terdiri dari dua bagian yakni hulu dan hilir. Bagian hulu dengan perkiraan investasi sebesar dua miliar dolar AS berupa eksplorasi dan produksi gas di dua blok, yakni Senoro-Toili dan Matindok.
Blok Senoro dimiliki PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi dan PT Medco Tomori dengan saham masing-masing 50 persen. Sedangkan Matindok dimiliki PT Pertamina EP sebesar 100 persen.
Bagian hilir senilai 1,7 miliar dolar berupa pembangunan kilang LNG dengan kapasitas 2,1 juta ton per tahun.
Kilang dimiliki PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) yang merupakan konsorsium perusahaan terdiri dari Mitsubishi Co dengan porsi sebesar 51 persen, PT Pertamina (Persero) 29 persen dan PT Medco Energi Internasional 20 persen.
Proyek Senoro dikembangkan dengan pola hilir sehingga dengan skenario tersebut, pengembangan hulu terpisah dari hilir. Dengan skenario pemerintah tidak terbebani pengembalian biaya operasi (cost recovery) untuk investasi kilang LNG.
Ikuti Whatsapp Channel Republika