REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Setelah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan belum perlunya TNI menggunakan hak pilih, giliran Partai Golkar (PG) menyatakan hal sama. TNI/Polri lebih baik fokus pada pembenahan internal dan peningkatan anggaran.

''Pemberian hak pilih bagi TNI/Polri itu tinggal menunggu waktu saja. Tapi (pemberian hak pilih, Red) itu jangan sekarang,'' kata Wakil Ketua Umum DPP PG, Agung Laksono, kepada Republika, Ahad (27/6).

Diungkapkannya, masih banyak hal yang harus lebih dulu diprioritaskan, sebelum memberikan hak kepada TNI/Polri. Skala prioritas yang harus didahulukan, menurut Agung, adalah menuntaskan reformasi yang masih berjalan di tubuh TNI/Polri. 

Termasuk memperbaiki anggaran yang layak bagi TNI/Polri, sehingga TNI/Polri bisa mendapatkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang berkualitas. TNI/Polri juga harus diprioritaskan dalam hal perbaikan kesejahteraannya. ''Kalau prioritas-prioritas ini sudah diberikan ke TNI barulah hak pilih TNI/Polri kita berikan,'' papar Agung.

Pemberian hak TNI jangan dipaksakan untuk diberikan di Pemilu 2014. ''Wong TNI juga tidak ingin buru-buru kok,'' tegas dia. Agung tidak khawatir kalau TNI/Polri akan terpecah jika mereka menggunakan hak pilih. Namun akan lebih baik jika reformasi TNI/Polri maupun perbaikan anggaran mereka diperbaiki terlebih dahulu.

Dalam pandangan Agung, agar TNI/Polri tidak lagi menjadi instrumen yang digunakan bagi partai politik tertentu, maka sejumlah sejumlah kondisi yang tepat harus diperhatikan. Diantaranya, lebih baik hak memilih TNI/Polri diberikan pada saat sistem multipartai di Indonesia sudah bisa disederhanakan. ''Kalau nanti yang eksis tidak hanya beberapa partai, maka akan lebih enak kalau hak pilih TNI diberikan,'' paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika