REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengikuti partai politik yang sesuai dengan aspirasinya, tetapi persyarikatan itu jangan sampai menjadi objek kekuatan politik, kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Asep Purnama Bahtiar.
"Meskipun warga Muhammadiyah diberi kebebasan bergabung dengan partai politik (parpol) mana pun, jangan sampai kepentingan parpol masuk ke dalam organisasi," katanya terkait dengan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, parpol berkepentingan dengan organisasi masyarakat (ormas) karena terkait dengan upaya mengenalkan parpolnya kepada anggota organisasi. Parpol melihat anggota ormas cukup banyak sehingga mereka bermaksud untuk menjual atau mengenalkan parpolnya.
"Namun, Muhammadiyah tidak memiliki keterkaitan dengan parpol mana pun. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah 'amar ma'ruf nahi munkar' (mengajak mengerjakan kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar) dan mengabdikan diri dalam pelayanan umat melalui amal usaha," katanya.
Ia mengatakan, banyak kalangan Muhammadiyah yang enggan terlibat dalam politik praktis menginginkan ormas itu tetap di jalur awal sebagai gerakan Islam dakwah "amar ma'ruf nahi munkar".
"Muhammadiyah mengabdikan diri dalam pelayanan umat melalui amal usaha, sehingga jika sampai masuk ke dalam politik praktis, agenda dalam melayani umat baik kesehatan, pendidikan maupun yang lain dapat terbengkalai," katanya.
Menurut dia, perhatian publik terhadap Muhammadiyah saat ini semakin bertambah. Bagi sebagian kalangan situasi menjelang suksesi kepemimpinan dalam ormas itu secara perlahan namun pasti mulai menunjukkan garis terang tentang keberpihakan kepada kandidat tertentu.
"Di kalangan masyarakat juga sering ada opini yang mengaitkan antara situasi politik dengan segala sesuatu yang terjadi pada organisasi tersebut, misalnya dalam penyelenggaraan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah apakah ada kepentingan politik atau tidak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika