REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pertanian Suswono menjamin kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk tidak akan memengaruhi produksi pangan secara nasional.
"Kenaikan HET itu juga diimbangi dengan menaikkan harga pokok pemerintah (HPP) dalam pembelian gabah sebesar 10 persen," katanya di sela-sela kunjungan kerja di PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Selasa.
Menurut dia, petani masih diuntungkan sekitar Rp1,5 juta setiap ton gabah ketika musim panen dengan HET pupuk yang berlaku saat ini. "Setelah dipotong kenaikan HET pupuk rata-rata sebesar Rp200.000,00 petani masih untung," katanya.
Saat ini petani mulai efesien dalam menggunakan pupuk. Petani yang biasanya menghabiskan empat kuintal pupuk untuk setiap hektare lahan, sekarang berkurang menjadi 2,5 kuintal sehingga secara tidak langsung kenaikan HET mampu mengubah pola pikir petani dalam menghemat penggunaan pupuk.
Mentan mengamukakan, pihaknya juga akan merevisi target subsidi pupuk sehingga efesisensi pupuk bersubsidi sebesar Rp2 triliun itu bisa untuk membangun sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi dan pelatihan petani.
"Nanti dana subsidi itu kami manfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas pertanian agar petani di Indonesia bisa mengejar ketertinggalanya dengan negara lain," katanya menambahkan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Tasrif Arifin, menilai tidak terserapnya pupuk bersubsidi disebabkan empat faktor, yakni adanya bantuan pupuk langsung, pergeseran musim hujan yang diperkirakan mundur hingga Oktober mendatang, luas pertanian yang semakin berkurang, dan persediaan produksi cukup tinggi.
"Kelebihan persediaan pupuk di gudang memang cukup banyak, namun kami menunggu sinyal dari pemerintah untuk mengalokasikannya. Yang pasti, ada usulan dari perusahaan pupuk di Indonesia untuk mengekspor kelebihan pupuk yang masih tersimpan di gudang," kata dia menerangkan.
Hingga Mei 2010, kata dia, sedikitnya 900 ribu ton pupuk bersubsidi yang masih tertahan di sejumah pabrik pupuk akibat kelebihan produksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika