REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, "parliamentary threshold" atau penyederhanaan partai merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.  Ia menyatakan di Jakarta, Rabu (7/7), "parliamentary threshold" merupakan salah satu mekanisme untuk merampingkan jumlah partai.

Menurut dia, jumlah partai yang terlalu ekstrem tidak sehat untuk perkembangan kinerja pemerintahan, sehingga penyederhanaan partai sangat dibutuhkan. "Apabila banyak partai yang "dikawinpaksakan" akan membuat pemerintah tidak efektif," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, dengan penyederhanaan jumlah partai tidak memungkinkan terjadinya oligarki partai di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Oligarki merupakan proses pengambilan keputusan oleh segelintir elit partai saja," kata pengamat politik Universitas Paramadina tersebut.

Burhanuddin menambahkan penyederhanaan partai juga membat koalisi yang terbentuk tidak lagi menjadi parsial melainkan permanen dan kelompok antara partai yang berkoalisi maupun yang oposisi akan lebih mudah terlihat.

Jumlah partai yang terlalu banyak, kata dia, memungkinkan lebih sering terjadinya "kongkalikong" antarpartai kecil dengan partai besar sehingga menyebabkan menurunnya efektifitas pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika