REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA---Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengungkapkan, Muhammadiyah bakal menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian. Seperti Kementerian Agama, Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhukam), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
Kerja sama tersebut, ujar Din, merupakan bukti tidak adanya pertentangan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Hal itu terungkap dalam sambutan Din ketika menutup Muktamar Seabad Muhammadiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (8/7).
Dijelaskan Din, kerja sama antara Muhammadiyah dengan Kementerian Agama akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Kementerian Agama, ujarnya, telah menyetujui dibukanya program studi Islam di UMY.
Kerja sama dengan Kemenhukam dan Kemenhut, jelas Din, telah dijalin bersama organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah. Kemenhukam, ujarnya, telah menjalin kerja sama dengan Aisyiyah untuk pendidikan penghuni lembaga kemasyarakatan. Sementara Kemenhut bekerjasama di bidang penghijauan. ''Tak tanggung-tanggung sekarang yang ditanam 1 miliar pohon,'' jelasnya.
Kemendiknas, ujar Din, bekerja sama dalam pemberian hibah penelitian di Universitas Muhammadiyah. Komitmen kerjasama tersebut, lanjut dia, bakal dilakukan dalam pengembangan pendidikan karakter. ''Kerjasama antara Kemendiknas dan Muhammadiyah akan dilakukan secara terus menerus dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter dan akhlak mulia,'' jaminnya.
Terkait hubungan dengan pemerintah, Din menepis anggapan ada pertentangan. Ditegaskannya, Muhammadiyah dan pemerintah saling membutuhkan. Kritik Muhammadiyah, ujarnya, dikarenakan adanya cinta kepada pemerintah.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono juga menegaskan pemerintah dan Muhammadiyah memiliki hubungan harmonis. Hal itu tercipta, ujarnya, dengan landasan saling memiliki antara keduanya. ''Muhammadiyah adalah aset bangsa yang tak ternilai. Karena itu, Muhammadiyah adalah milik bangsa. Sebaliknya pemerintah dipilih bangsa, umat, dan Muhammadiyah. Karena itu, pemerintah juga milik Muhammadiyah,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika