REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Demokrat meminta Golkar tidak mendesak Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet terkait laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.

''Itu (reshuffle) hak prerogatif presiden,'' ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/7).

Menurut Max, Golkar harus bersabar menyusul keluarnya laporan UKP4. Terkait komentar Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, yang menyatakan, Presiden SBY bisa mereshuffle menteri yang mendapat rapor merah dari UKP4, menurut Max, itu sebatas kecamata pengawasan DPR terhadap pemerintah.

Max menyatakan, hasil evaluasi UKP4 tidak harus disikapi secara politis. Menurut dia, biarkan Presiden SBY saat ini mempelajari hasil evaluasi UKP4. ''Kita lihat saja hasil akhir dari kritisi itu. Biar Presiden SBY membaca hasil evaluasi mereka (UKP4),'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika