REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menegaskan, lembaganya tidak pernah melakukan penilaian kinerja terhadap menteri dan kementerian. UKP4 hanya mengevaluasi pelaksanaan subrencana aksi yang telah disampaikan oleh setiap kementerian.

"UKP4 tidak melakukan evaluasi kinerja menteri atau kementerian, (namun) yang dilakukan itu adalah untuk melihat seberapa jauh sub-subrencana aksi itu dilaksanakan, setiap subrencana aksi itu ada penanggungjawabnya," kata Kuntoro di kantornya, Kamis (15/7). Dia menyampaikan hal itu ketika ditanya ihwal munculnya isu reshuffle dengan dasar evaluasi UKP4.

UKP4 bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjabarkan 70 program, 155 rencana aksi, dan 369 subrencana aksi. Keluaran yang diharapkan adalah 119 kebijakan, 77 proyek fisik, 182 proyek nonfisik dengan penanggung jawab 45 kementerian/lembaga. Dari 369 subrencana aksi, maka per akhir Juni 2010, 58 sangat memuaskan, 235 memuaskan, 15 kurang memuaskan, 49 mengecewakan.

Kriteria 'mengecewakan' itu berarti capaian kurang dari 50 persen dari sasaran. Dari 49 subrencana aksi yang mengecewakan, 20 di antaranya disebabkan oleh keterlambatan karena alasan operasional, 14 karena ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan target yang ditetapkan, dan 12 disebabkan oleh kendala bottleneck dan lain-lain.