REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya belum pernah membahas masalah perombakan kabinet setelah pengumuman evaluasi para menteri karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kalau ada yang mengatakan kami mendorong 'reshuffle' juga salah, karena berpikir saja belum pernah," kata Idrus Marham di Jakarta, Jumat. Idrus mengatakan, saat ini yang dipikirkan partainya adalah bekerja untuk kepentingan rakyat. "Ini sesuai moto kami, suara Golkar, suara rakyat," katanya.
"Ini semua pernyataan ketua umum," kata Idrus didampingi pengurus Partai Golkar Nurul Arifin dan Lalu Mara.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, menanggapi laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4) soal buruknya kinerja beberapa kementerian, mengatakan jika memang ada kementerian yang mendapat rapor merah, Presiden SBY seharusnya melakukan "reshuffle" kabinet tanpa menghitung efek politiknya.
Idrus mengatakan, pernyataan Priyo Budi Santoso sebagai Wakil Ketua DPR atau anggota DPR sah-sah saja untuk merespons suatu masalah. Namun katanya, hal itu jangan digeneralisir sebagai pernyataan resmi institusi.
Ia mengatakan, Golkar membebaskan kadernya untuk mengeluarkan ide atau gagasan seperti saat mengusulkan dana aspirasi anggota DPR. Namun, Idrus mengingatkan kembali bahwa saat ini Golkar belum pernah membahas atau memikirkan perombakan kabinet.
Sementara itu Lalu Mara justru mempertanyakan mengapa UKP4 diizinkan untuk mengumumkan hasil evaluasinya. "Reaksi kader Golkar karena reaksi terhadap laporan tersebut," katanya.
"Ada apa hasil evaluasi diumumkan?," katanya. Lalu Mara mengingatkan bahwa Golkar tidak haus kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika