REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menilai rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM subdisi merupakan aksi panik dari pemerintah. ''Itu merupakan kebijakan panik, lantaran asumsi-asumsinya dari pemerintah lari semua,'' kritik anggota Komisi VII DPR dari PKS, Muhammad Idris Lutfi, di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/7).
Idris menilai rencana pembatasan untuk mobil 2005 ke atas menunjukkan kebingungan dari pemerintah. ''Pemerintah itu bingung, dulu sebelum 2006 ada pola distribusi tertutup melalui smart card sampai saat ini tidak jalan,'' katanya.
Hal itu, kata dia, karena perencanaan yang belum matang. ''Nah yang ini pun jika tidak matang bisa menimbulkan masalah lagi,'' ujarnya mengingatkan.
Idris menilai dalam menerapkan pembatasan ini pemerintah terkesan ragu-ragu. ''Kalau mau menerapkan kebijakan silahkan aja terapkan, biar rakyat yang menilai jangan maju mundur,'' kritiknya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika