REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Utusan khusus PBB untuk perubahan iklim, George Soros, menemui Menteri Kehutanan untuk melihat lebih jauh kinerja pemerintah Indonesia dalam melaksanakan letter of Inten (LoI) Indonesia dan Norwegia. Namun usai menemui Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis sore, Soros enggan memberikan keterangan saat dimintai komentarnya.
Soros yang sebelumnya menemui Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, hanya mengatakan," no..no..no.." sambil menggelengkan kepalanya ketika coba ditanya apa maksud kunjungannya ke Indonesia. Salah satu taipan dunia itu datang ke kementerian kehutanan (Kemhut) bersama anaknya, menurut Menhut. Dia menanyakan bagaimana pemerintah Indonesia melaksanakan LoI dengan Norwegia, terutama mengenai moratorium konversi lahan gambut dan hutan alam primer, kata menteri.
Menurut Zulkifli Hasan, Soros sempat mengatakan apakah Menhut akan memberikan izin konversi untuk lahan gambut dan hutan alam primer sebelum diberlakukan moratorium pada 2011-2012. "Saya tegaskan kepada dia bahwa kebijakan moratorioum konversi tersebut sudah saya lakukan sejak 2009. Apa yang ada di LoI itu memang merupakan program yang sudah kita lakukan. Kemhut tidak melakukan moratorium karena ada LoI."
"Saya justru minta kepada dia untuk menggunakan jaringannya untuk membujuk negara maju dan perusahaan swasta internasional menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam penanganan pencegahan pemanasan global melalui program rehabilitasi kawasan hutan yang rusak dan kritis serta penegakan hukum dengan tidak membeli kayu dari hasil penebangan liar (illegal logging)."
Dalam kesempatan itu, Menhut Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kerja sama negara maju dengan Indonesia sangat perlu untuk mengurangi efek gas rumah kaca dan pemanasan global. "Kepada Soros saya katakan, negara maju dan PBB jangan hanya minta Indonesia mengawasi hutannya saja kayak Satpam, tetapi mereka juga harus mau bekerja sama dengan Indonesia dalam memulihkan kembali kawasan hutan rusak dan kritis. Kita harapkan Soros bisa menjadi jembatan atau fasilitator dalam masalah ini."
Dalam pertemuan tersebut, kata Menteri, Soros bersama rombongannya justru menanyakan prosedur pengajuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam dan hutan tanaman Industri. "Memang mereka belum secara terbuka menyatakan minatnya untuk melakukan investasi di sektor kehutanan, namun itu bisa menjadi pertanda mereka mau masuk ke Indonesia," katanya.
Selama di Indonesia, kata menteri, Soros berencana mengunjungi Papua, Kaltim, Kalteng, dan Aceh sebagai calon pilot proyek moratorium terkait LoI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika