REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR--Pemerintah Pusat meminta para ulama untuk terlibat langsung dalam mengatur angka kelahiran. Sebab, apabila angka kelahiran ini tidak dikendalikan maka dapat mempercepat ledakan penduduk yang dapat menimbulkan masalah sosial baru.
Tahun ini, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 234 juta jiwa dan akan terus bertambah, sehingga pada 2015 diperkirakan akan mencapai 248 juta jiwa. Angka ini, memposisikan Indonesia sebagai urutan ke-4 di dunia dalam hal jumlah penduduk setelah China, India, dan Amerika Serikat.
"Mengalami situasi yang agak krusial semacam ini, tentunya kita harus menengok kembali kepada para tokoh agama dan ulama yang banyak membantu kita. Kita mohon perkenannya untuk membantu merivitalisasi program keluarga berencana (KB)," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief, saat penandatangan nota kesepahaman antara BKKBN dengan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ahad (25/7).
Menurut Sugiri, disamping jumlah penduduk yang besar, fenomena kualitas sumber daya manusia yang belum memadai juga sangat memperihatinkan. Ini ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, pendidikan yang relatif rendah, dan angka kematian ibu yang relatif besar. Selain itu, kata Sugiri, indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan bahwa negeri ini berada pada nomor 111 dari 182 negara, dan urutan ke-6 di 10 negara ASEAN.
Demikian juga untuk laju pertumbuhan penduduk Indonesia, masih 1,40 persen atau bertambah sekitar 2,5 juta sampai dengan 4 juta jiwa per tahun, sama dengan jumlah penduduk Singapura. Sehingga, program KB dengan pengaturan anak cukup dua saja, masih menjadi salah satu solusi untuk mengatasi lonjakan jumlah penduduk.
Revitaliasi program KB, kata dia, akan berhasil apabila didukung oleh para ulama. "Tanpa itu jangan berharap akan berhasil. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon menyambut dengan baik mulai dari gubernur sampai di bawah, yakni pelayan KB," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Wathon (NW), Tuan Guru Kiai Haji (TKGH) Muhammad Zainul Majdi, mengatakan sejak dari dulu NW mendukung program KB. Menurutnya, KB dimaknakan sebagai pengaturan kelahiran. "Secara syariat tidak ada masalah, sepanjang bukan penghentian dan pemutusan keturunan. Saya rasa yang pas di Indonesia, ya pengaturan itu," kata Zainal Majdi yang juga Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Zainul menambahkan, pengaturan kelahiran memang perlu, sebab NTB sendiri mempunyai masalah geografis. Secara nasional laju pertumbuhan penduduk NTB masih di atas rata-rata nasional, yakni ini 1,41 persen. Kondisi ini diperparah dengan stigma di masyarakat banyak anak, banyak rezeki.
"Anak itu rejeki, itu betul. Tapi di satu sisi lain, anak itu juga amanah, tanggung jawab. Jadi kalau kita tidak bisa mendidik dengan baik, itu suatu kesalahan besar bagi orang tua," ujar Zainul.
Karena itu, kata Zainul, keterlibatan alim ulama dan tokoh agama sangat besar untuk memberikan pengertian yang seimbang kepada masyarakat. Sehingga, para orang tua lebih memikirkan kualitas anak, antara lain pendidikan dan kesehatannya, ketimbang kuantitasnya. "Karena ini berkaitan langsung dengan masalah ekonomi," kata Zainul.
Ketua Muslimat Nahdlatul Wathon, Sitti Rohmi Djalilah, menambahkan, program KB bisa berjalan efektif dan efisien, apabila mengikutsertakan organisasi keagamaan. Sebab, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Wathon mempunyai struktur kepengurusan sampai tingkat ranting. Dengan begitu, kata Rohmi, penyuluhan tentang KB bisa diberikan hingga ke lapisan bawah masyarakat.
Rohmi mengaku, kader Muslimat HW memanfaatkan momentum pengajian untuk memberikan penyuluhan KB. Dalam penyuluhan tersebut, dijelaskan mengenai pentingnya KB serta manfaatnya. "Kalau masyarakat sudah paham, mereka tidak disuruh. Tapi malah berebut. Karena memang tidak ada paksaan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika