REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir pelaporan gratifikasi pejabat pemerintah pusat dan daerah masih rendah. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya 15 provinsi yang melaporkan tindak gratifikasi. Se lembaga independen dan kementerian sebagai pelapor terbanyak.

"Saat ini, yang melaporkan gratifikasi sangat sedikit di setiap provinsi. Bahkan ada yang tidak ada laporan gratifikasinya. Tidak mungkin tidak ada penerimaan gratifikasi," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Direktorat Gratifikasi KPK tahun 2009, dari 33 provinsi di Indonesia, hanya 15 provinsi yang melaporkan tindak gratifikasi. Yaitu sebanyak 83 laporan dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah 19 laporan, Jawa Barat enam laporan, Sumatra Utara empat laporan, dan Lampung tiga laporan. Jambi, Kalimantan Timur, dan Bali masing-masing dua laporan, serta Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Papua masing-masing hanya satu laporan. Sehingga total ada 128 laporan.

Rendahnya tingkat pelaporan gratifikasi juga terlihat dari laporan gratifikasi berdasarkan intansi periode hingga Juni 2010. Dari 128 laporan itu, lembaga independen dan kementerian masing-masing 23 laporan, DPR 16 laporan, pemerintah kabupaten 15 laporan, DRPD 14 laporan, lembaga pemerintah nondepartemen (nonkementerian) 13 laporan, 8 laporan dari lembaga setingkat kementerian, 6 laporan dari BUMN/BUMD, 5 dari pemerintah provinsi, tiga dari yudikatif, serta hanya satu laporan datang dari pemerintah kota dan kepresidenan.