REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan, anggota DPR yang mengusulkan pemotongan gaji terhadap anggota DPR yang tidak hadir pada rapat paripurna dan rapat-rapat lainnya di DPR sama dengan melecehkan lembaga DPR itu sendiri. "Usulan seperti itu sama saja menganggap anggota DPR layaknya karyawan pabrik yang honornya dipotong jika tidak masuk kerja," kata Idrus Marham, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/7).

Menurut dia, usulan pemotongan gaji tidak menyelesaikan masalah karena hanya mendasarkan pada mekanisme prosedural bukan pada mekanisme substansial. Usulan itu, imbuh dia, laiknya menakut-nakuti anak kecil dan tetap tidak membuat anggota parlemen menjadi rajin karena banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut dia, kinerja anggota DPR bukan ditentukan pada tingkat kehadirannya mengikuti rapat paripurna dan rapat-rapat lainnya di Gedung DPR. "Usulan peningkatan kinerja anggota DPR hendaknya diusulkan dengan pendekatan kualitatif yakni pencapaian target kerja, bukan mengusulkan dengan pendekatan kuantitatif yakni tingkat kehadiran," katanya.

Ketika ditanya bagaimana konsep Partai Golkar untuk meningkatkan kinerja anggota DPR, Idrus menjelaskan, ada banyak mekanisme kerja di DPR yang harus dikaji ulang untuk melihat apakah masih efektif atau tidak. Ia mencontohkan, apakah pandangan fraksi-fraksi di rapat paripurna masih diperlukan mengingat suatu persoalan sudah dibahas secara berjenjang baik di tingkat fraksi, tingkat komisi atau tingkat panitia kerja, kemudian ke badan musyawarah, baru sampai ke rapat paripurna.