REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah segera memperbaiki data penduduk miskin karena menilai tidak akurat dan kriterianya tidak jelas. "Data penduduk miskin yang diterbitkan BPS (Badan Pusat Statistik) hingga saat ini belum akurat dan kriterianya tidak jelas," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penduduk miskin di Indonesia berdasarkan dari BPS ada sekitar 70 juta jiwa, sedangkan berdasarkan data dari Bank Dunia ada sekitar 74 juta jiwa. Ribka menjelaskan, tidak akuratnya data penduduk miskin memberikan implikasi besar terhadap pelaksanaan program pemerintah terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi IX DPR ini mencontohkan, banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di rumah sakit. Padahal, dalam UUD 1945, kata dia, sudah mengamanahkan bahwa negara pemberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Pada pembukaan UUD 1945, kata dia, telah mengamanahkan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengantarkan warga negara Indonesia mencapai kesejahteraan. "Namun, realitasnya banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di rumah sakit dan bahkan ditolak berobat di rumah sakit," katanya.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan DPR, Karolin Margret Natasa, mengatakan, guna meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin hendaknya pemerintah memisahkan antara pelayanan dan pengelolaan anggaran, sehingga pelayanan kesehatan tidak berdasarkan pendekatan bisnis. Menurut dia, pelayanan kesehatan dan pengaturan anggaran dikelola oleh satu pintu di dinas kesehatan dan rumah sakit, sehingga pelayanan kesehatan dengan pendekatan bisnis.

Ia mencontohkan, ruang rawat inap di rumah sakit sebagian besar adalah kamar kelas utama, kelas satu, dan kelas dua, hanya sedikit sekali kamar kelas tiga, sehingga masyarakat miskin sulit mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika