REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menentukan awal Ramadhan 1413 H, meski bulan puasa wajib bagi umat Islam ini diperkirakan tinggal beberapa hari lagi.
Ketua Lajnah Falakiyah (Biro Astronomi) PBNU KH A Ghazalie Masroeri di Jakarta, Senin (2/8), menyatakan, untuk penentuan awal Ramadhan 1413 H, NU akan melakukan rukyatul hilal atau pengamatan terhadap bulan terlebih dulu pada 10 Agustus 2010.
Hasil rukyat itu pun, kata Ghazalie, tidak akan secara langsung diumumkan oleh PBNU, melainkan dilaporkan dulu dalam sidang itsbat (sidang penetapan) yang digelar Kementerian Agama pada 10 Agustus malam.
"NU tidak langsung mengumumkan awal Ramadhan, namun melaporkan terlebih dahulu kepada Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sidang itsbat. Hal ini dilakukan sebagai wujud partisipasi dan pengakuan NU bahwa hak itsbat adalah hak negara yang didelegasikan kepada Menteri Agama," kata Ghazalie.
Prosedur itu, lanjut Ghazalie, didasarkan pada tradisi para sahabat yang melaporkan setiap hasil rukyat kepada Nabi Muhammad SAW, baik selaku Rasul maupun selaku kepala negara pemegang hak itsbat.
Itsbat Menteri Agama didasarkan pada rukyat dan hisab sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI dan ormas Islam se-Indonesia pada tahun 2003.
"Setelah Menteri Agama menerbitkan itsbat, PBNU menggunakan hak ikhbar untuk mengumumkan sikap NU tentang awal Ramadhan 1431 H," kata Ghazalie.
Sebagaimana ormas Islam lainnya, kata Ghazalie, NU sebenarnya juga sudah memiliki perkiraan tentang awal Ramadhan berdasar hasil perhitungan dengan metode hisab.
Namun, dalam tradisi NU, hasil hisab tidak dijadikan penentu, melainkan digunakan untuk memandu dan memudahkan pelaksanaan rukyat sekaligus sebagai kontrol terhadap tingkat akurasi rukyat. Sebaliknya rukyat merupakan instrumen koreksi hisab.
"Rukyat sebagai penentu dan hisab sebagai pendukung rukyat untuk memperoleh hasil yang berkualitas," ujar Ghazalie seraya menambahkan bahwa pelaksanaan rukyat untuk menentukan awal puasa juga didasarkan sunnah Rasul.
Dikatakannya, rukyat akan dilakukan di 90 titik lokasi rukyat strategis di seluruh Indonesia, melibatkan 120 perukyat bersertifikat nasional bersama alim ulama ahli rukyat, ahli hisab, nahdliyin, dan pesantren, bekerja sama dengan instansi terkait. "Lajnah Falakiyah PBNU akan menerjunkan sebagian anggota pengurus untuk memantau langsung pelaksanaan rukyah di lapangan," tegas Ghazalie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika