REPUBLIKA.CO.ID,

Pertumbuhan DPK Lebih Lambat daripada Kredit

JAKARTA – Pertumbuhan penyaluran kredit ternyata tak seimbang kecepatannya dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Sementara fungsi intermediasi perbankan seharusnya adalah perbandingan antara kedua angka tersebut, sebagaimana tercermin dalam loan to deposit ratio (LDR).

‘’Kalau kamu tanya tiga bulan terakhir, (pertumbuhan) DPK lebih lambat dari kredit,’’ ujar Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, Selasa (3/8). Meskipun, kata dia, dalam sembilan tahun terakhir perekonomian Indonesia mengalami kelebihan likuiditas. Menurut dia fenomena ini tak terlepas dari penyelesaian krisis finansial yang meluluhlantakkan ekonomi Indonesia pada 1997-1998.

Sebagai gambaran terakhir, per 23 Juli 2010, pertumbuhan kredit dibandingkan akhir Desember 2010 (year to date atau ytd), tercatat mencapai 10,23 persen dengan nominal sekitar Rp 140 triliun. Secara year on year (dibandingkan waktu yang sama tahun lalu, red), pertumbuhannya adalah 19,62 persen. Saat ini total penyaluran kredit perbankan hingga periode yang sama mencapai RP 1.577 triliun.

Sementara pertumbuhan DPK ytd tercatat hanya 5,06 persen, dengan nominal Rp 97 triliun. Secara yoy, pertumbuhan DPK pun hanya 15,93 persen. Meskipun, total DPK yang saat ini terhimpun di perbankan mencapai Rp 2.070 triliun.

Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah mengatakan, pertumbuhan DPK memang fluktuatif dan lebih sulit dihitung trennya. ‘’Misalnya rekening Pemerintah. Itu kan cepat sekali naik-turunnya. Sekarang masuk, akhir bulan sudah turun banyak lagi,’’ kata dia. Beberapa bulan terakhir pertumbuhan DPK pun tak dia pungkiri sangat sedikit.

Persoalan DPK ini menjadi salah satu persoalan yang dianggap terkait dengan sulitnya penurunan suku bunga. Perbankan hanya berebut lahan yang itu-itu saja sebagai sumber pendanaannya. Yang terjadi, dana murah menjadi semakin sulit didapat. Dengan pemberian suku bunga deposito yang tetap tinggi, maka suku bunga kredit pun juga sulit turun.

Rencana BI meluncurkan kebijakan yang mengaitkan LDR dengan GWM, disebut Darmin sebagai salah satu upaya untuk mengerem aksi rebutan DPK. Termasuk mengerem perbankan yang hobi menebar hadiah sebagai iming-iming menarik nasabah. ‘’Karena LDR juga akan naik ketika DPK sedikit. Tapi juga karena ada perbankan yang LDR-nya tinggi namun kesulitan mendapat DPK,’’ kata dia, akhir pekan lalu.

Kepala Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ikhsan, berpendapat, lebih cepatnya pertumbuhan kredit dibanding DPK adalah hal yang wajar saja. ‘’Kalau LDR masih di bawah 90 persen, masih aman. Selama LDR belum di atas 100 persen, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,’’ ujar dia, Selasa (3/8).

Suku bunga, kata Fauzi, akan turun dengan sendirinya ketika kompetisi perbankan meningkat. ‘’Bank yang bisa funding cost-nya rendah, akan memberikan bunga kredit lebih rendah,’’ ujar dia.

Sementara pertumbuhan kredit, tambah Fauzi, lebih butuh dorongan dari pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, belanja Pemerintah, dan kepastian hukum. ‘’Terutama belanja infrastruktur,’’ kata dia.

Menurut dia dengan tren pertumbuhan kredit saat ini, BI tak perlu repot mengeluarkan kebijakan yang mengaitkan LDR dengan GWM. Apalagi aturan itu juga tak mengatur sektor mana yang menjadi sasaran kredit. ‘’Selama tak diatur sektornya, dorongan BI itu mungkin saja akan dipenuhi dengan peningkatan kredit konsumer,’’ ujar dia.

Komisaris Bank Danamon, Krisna Wijaya, tidak menampik bahwa perbankan ‘nyaman-nyaman’ saja dengan pola kerja selama ini. Termasuk soal kredit dan pengumpulan DPK, yang menggarap lahan itu-itu saja. ‘’Ini soal regulasi. Jangan-jangan yang menghambat justru karena kebanyakan peraturan. Peraturan yang sudah ada tak pernah di-review,’’ kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika