REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Sudah kesekian kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung persoalan rusuh dalam pemilukada. Kali ini Presiden menyampaikannya dalam Rapat Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (5/8).

Raker dihadiri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional, pimpinan BUMN, Gubernur, dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia. Presiden meminta masalah rusuh pemilukada bisa dibahas dalam Raker.

''Banyak pilkada yang berakhir dengan anarki, perusakan-perusakan, kekerasan-kekerasan, ini kalau tidak bisa kita hentikan, langkah mundur dari demokrasi dan pemilu yang sesungguhnya berjalan baik selama ini,'' kata Presiden.

Menurut Presiden, rakyat tidak boleh jadi korban akibat peristiwa itu. Oleh karenanya, dia meminta para kepala daerah untuk mencegah aksi-aksi kekerasan dalam pemilukada di daerahnya. ''Saya minta atensi gubernur dan menteri terkait, lakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan, dan manakala terjadi kekerasan,'' serunya.

Presiden lantas mengingatkan, tindakan tegas terkait kerusuhan itu jangan hanya kepada rakyat yang terprovokasi saja, tapi juga perlu diberikan sanksi bagi mereka yang bertanggungjawab. Siapa tahu kandidat atau tim suksesnya terlibat dalam menggerakan aksi kekerasan seperti itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika