REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Para anggota Komisi I DPR RI yang tengah mengikuti kunjungan kerja di perbatasan RI-Malaysia, mengaku prihatin dengan nasib dan kesejahteraan pasukan TNI penjaga perbatasan. Rupanya hingga kini, sebagian hanya menggunakan tenda darurat sebagai pos militer.

Padahal tak sedikit pejabat pemerintah pusat yang berkunjung ke sini. "Kenyataannya, masalah pemberdayaan kawasan perbatasan, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, pemberian fasilitas militer yang mumpuni, termasuk pembenahan infrastruktur transportasi darat guna mendukung perekonomian warga, tidak pernah disentuh," ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Paula Sinjal, Kamis (5/8).

Berbicara melalui hubungan telepon langsung dari desa Enthikong di pos terdepan RI di Provinsi Kalimantan Berat (Kalbar), Paula Sinjal mengungkapkan, kesejahteraan pasukan TNI benar-benar memprihatinkan. "Sarana dan prasarana berupa pos permanen perlu dibangun. Bukan hanya tenda darurat atau dengan pos-pos yang fasilitas militernya sederhana. Ini hanya akan melahirkan kualitas penjagaan perbatasan yang sederhana juga," ucapnya menegaskan.

Sementara itu, mengenai keluhan warga RI di perbatasan, Paula Sinjal menganggap sangat serius untuk diberi perhatian khusus. "Kebutuhan-kebutuhan pokok mereka selama ini lebih banyak dibeli dari negera tetangga (Negara Bagian Serawak, Malaysia). Ini karena, selain harganya lebih murah dan barangnya relatif lebih berkualitas ketimbang yang didatangkan dari Jakarta dan sekitarnya, juga akses hubungan darat lebih baik ke Kuching (ibu kota Serawak), ketimbang ke Pontianak (ibu kota Provinsi Kalbar)," ungkapnya.

Permasalahannya, sudah sejak lama masyarakat perbatasan di sini merindukan pembangunan prasarana-sarana transportasi jalan (darat) sepanjang 932 km. Tapi, tetap saja kenyataan masih jauh dari harapan. Padahal, menurut Paula Sinjal, jika jalan darat di kawasan perbatasan di wilayah NKRI bagus, akan menjadikan harga-harga bahan pokok lebih murah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika