REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat mengatakan, salah satu program percepatan layanan unggulan atau "quick wins" adalah program nikah gratis. "Program unggulan itu di Kementerian Agama itu ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat. Citra kementerian itu harus diperbaiki melalui penyelenggaraan layanan yang berkualitas," katanya saat memaparkan program layanan unggulan di ruang pertemuan Kementerian Agama (Kemenag) di Jalan Thamrin, Senin siang.
Lontaran itu program itu tiba-tiba mendapat sambutan tepuk tangan meraih dari para hadirin pada acara bertajuk "Launching Reformasi Birokrasi" itu. Padahal sejak awal pemaparan, ruang rapat sepi. Kalau pun ada, itu suara batuk dan tepuk tangan kecil menyambut pemaparan Bahrul Hayat.
Di atas podium, Bahrul pun sempat melepas senyum, yang memang sejak awal begitu serius mengupas seluruh permasalahan birokrasi di Kementerian Agama. Percepatan pembenahan birokrasi sudah menjadi kebutuhan dan wajib dilakukan perubahan untuk perbaikan layanan. Ia mengatakan, program percepaan layanan unggulan (quick wins) di Kementerian Agama ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat. Citra kementerian itu harus diperbaiki melalui penyelenggaraan layanan yang berkualitas.
Layanan yang dipersiapkan untuk "quick wins" itu meliputi: (1) pendaftaran haji, (2) penerimaan calon pegawai negeri sipil/CPNS, (3) administrasi pernikahan, (4) sertifikasi guru dan dosen, (5) beasiswa. Seluruh program di Kementrian Agama itu, lanjut Bahrul, dilakukan pada kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota sebagai percontohan. "Sebanyak 150 kantor selama dua tahun ke depan akan dijadikan percontohan," jelasnya.
Untuk menunjang kegiatan program tersebut, pihaknya akan menyertakan sebanyak 500 Kantor Urusan Agama (KUA). Namun untuk program layanan unggulan nikah gratis itu belum menjelaskan bagaimana mekanismenya di lapangan.
Ia mengatakan, birokrasi yang dilancarkan di lingkungan kementrian itu dimaksudkan untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik, sikap dan tingkah laku birokrasi untuk mencapai efektivitas birokrasi. Ia mengakui bahwa kini pihaknya dihadapkan pada tingginya harapan masyarakat, ditambah masyarakat yang tak sabar. "Mutu pelayanan pun masih rendah dan masih tidak sinkronnya struktur organisasi. Hal lain lagi SDM (kompetensi dan penyebaran tak sesuai dengan kebutuhan, etos kerja, dan kesejahtraan rendah). Citra ini yang harus diubah segera," katanya.
Citra lain yang masih melekat menurut Bahrul yaitu struktur organisasi gemuk dan tak proporsional sehingga berjalan tak efektif dan tidak efisien. Untuk itulah, menurut Bahrul, perlu dilakukan reformasi birokrasi dengan harapan masyarakat dapat pelayanan lebih nyaman, sederhana melalui otomatisasi dan pelayanan terpadu.
Pegawai pun diharapkan mendukung kinerja yang lebih baik, punya pemahaman bahwa pekerjaan mereka adalah karir dan bukan "job", kata Barul menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika