REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktur Esksekutif Centre For Electoral Reform, Hadar N Gumay, menilai perubahan komposisi daerah pemilihan (dapil) justru akan mengurangi keterwakilan masyarakat. Seharusnya, sistem pemilu harus tetap konsisten dengan sistem yang proporsional.
"Bagaimana nasibnya partai lain yang kemarin mendapatkan kursi jadi sekarang tidak bisa dapat kursi. dia menjadi tidak terwakili," ujar Hadar ketika dihubungi Republika, Kamis (12/08). Pernyataan ini terlontar sebagai tanggapan wacana pengurangan jumlah kursi di setiap dapil demi memangkas jumlah partai politik.
Menurut Hadar, jika ingin melakukan perubahan komposisi dapil, jangan sampai merusak sistem proporsional. Menurunkan jumlah kursi di setiap dapil mengandung konsekuensi semakin mahalnya satu kursi untuk ditebus. "Kalau dapil itu 10 kursi maka harga kursinya seiktar 10 persen. Sekarang mau diturunkan menjadi 6 atau 5 maka akan jadi 20 persen, akan naik. siapa yang mampu meraih kursi itu. ototmatis partai yang punya dukungan besar di daerah bersangkutan," jelasnya
Akibatnya, partai-partai kecil menjadi tidak terwakili. Kelompok kecil juga tidak terwakili karena ditutupi kelompok besar. "Ini menyalahi sistem proporsional," kata Hadar.
Hadar menganggap, wacana pengurangan jumlah partai peserta pemilu, termasuk dengan perubahan komposisi dapil, justru hanya merupakan obsesi terlalu tinggi dari partai tertentu. Tujuannya untuk melindungi diri sendiri, mengeleminir partai kecil, dan mengurangi saingan politik. "Jangan memaksakan diri untuk memasang pagar (dengan perubahan aturan sistem pemilu) sehingga justru memotong keterwakilan dari kelompok-kelompok tertentu," ujarnya.
Bagi Hadar, komposisi dapil dan jumlah kursi yang ada saat ini sudah memadai. Hal yang perlu dibenahi adalah konsistensi jumlah kursi di setiap dapil. Karena meski sudah ditetapkan hingga 10 kursi saja di setiap dapil, kenyataanya jumlah kursinya justru membengkak. "Perlu juga membentulk toleransi jumlah, agar harga kursi di dapil yang satu dengan yang lain tidak jomplang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika