REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah dinilai malas bekerja berdasarkan nota keuangan yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (16/8). Persoalan mendasar yang menjerat rakyat tak tergambarkan solusinya secara konkret.
‘’Pemerintah malas bekerja. Pidato Presiden tentang RUU APBN tidak menjawab target kemajuan ekonomi Indonesia dalam dinamika kompetisi global, khususnya ASEAN,’’ kecam anggota Komisi XI DPR dari FPDIP, Arif Budimanta, di Jakarta, Senin (16/8).
Selain itu, tambah dia, persoalan stabilitas harga, pengangguran, dan kemiskinan yang merupakan persoalan mendasar rakyat tidak tergambarkan solusinya dalam RUU APBN itu. Indikator tak tergambarkannya solusi persoalan mendasar rakyat, sebut Arif, adalah pengurangan subsidi, pembenaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL), serta program pembangunan yang belum pro rakyat.
‘’Di sisi lain, Pemerintah tetap menjaga defisit dengan pembiayaan yang dimotori dari SBN (surat berharga negara) yang secara tak langsung menghambat penurunan suku bunga kredit, yang berimplikasi pada pergerakan sektor riil,’’ jelas Arif.
Karena itu, RUU APBN 2011 ini masih harus ditransformasikan menjadi UU APBN yang menjawab kebutuhan rakyat atas kesejahteraan dan penguatan kemandirian dan kedaulatan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika