REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Ekonomi Konstitusi menilai, penetapan asumsi makro perekonomian Indonesia pada RAPBN 2011 masih sangat normatif, tidak optimistis dan belum menunjukkan motivasi pemerintah untuk menggali potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Demikian pernyataan Kaukus Ekonomi Konstitusi yang disampaikan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu terkait penyusunan RAPBN 2011.

Kaukus ini dipimpin Arif Budimanta (Fraksi PDIP) dengan Wakil Ketua Kamaruddin Sjam (Golkar), Andi Rahmat (Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), Bambang Heri Purnama (PKB), Sadar Subagyo (Gerindra) dan Akbar Faisal (Hanura). Sedangkan Sekretaris Laurens Bahang Dama (PAN) dan Iti Oktavia Jayabaya (Demokrat) dan Bendahara Muchtar Amma (Hanura).

Kaukus meminta agar pertumbuhan ekonomi tahun 2011 mencapai di atas 6,5 persen dan setiap pertumbuhan ekonomi satu persen harus mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang. Selanjutnya, target penurunan angka kemiskinan sebaiknya menjadi 10-15 persen dalam realisasi APBN 2011.

Arif Budimanta mengemukakan, pembangunan ekonomi sudah seharusnya memberikan penguatan terhadap sektor riil terutama pada sektor mikro. Akses permodalan terhadap UMKM merupakan masalah klasik yang sampai saat ini belum menemui muara penyelesaian yang komprehensif.

Usaha mikro yang dikatakan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian, justru dikenai suku bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha lainnya. Karena itu, kata dia, perbankan semestinya mempermudah akses permodalan kepada UMKM dan mendorong peningkatan aktivitas usaha mikro dengan memberikan suku bunga yang lebih rendah dengan persyaratan yang lebih mudah.

Di sisi lain, anggota DPR yang tergabung dalam kaukus ini juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus mendapat perhatian serius terutama pada pembangunan infrastruktur pedesaan.

Dalam nota keuangan RAPBN 2011, anggaran besar Kementerian Pekerjaan Umum hampir sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan. "Ini memperlihatkan komitmen pemerintah yang rendah untuk meningkatkan sarana infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan," katanya.

Dia mengatakan, ketersediaan infrastruktur pedesaan akan mendorong terciptanya produktivitas pedesaan sehingga akan terjadi penyebaran sentra-sentra aktivitas ekonomi baru masyarakat. Selain itu juga pembangunan infrastruktur yang padat karya akan mampu menyerap lapangan kerja baru, khususnya di wilayah pedesaan.

Menghadapi perayaan hari besar keagamaan (Lebaran dan Natal) dimana tingkat konsumsi kebutuhan masyarakat meningkat, Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR RI mendesak pemerintah untuk mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika