REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PT PLN (persero) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah berhasil mengimplementasikan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE). Manajer Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto, mennjelaskan sistem ini dikenal dengan nama Sistem e-Procurement LPSE-PLN sebagai sarana proses pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari APBN.
''Tender-tender untuk pembangunan listrik pedesaan akan mulai diproses melalui sarana sistem e-Proc LPSE ini dan diharapkan semua penyedia barang/jasa yang berminat dapat mengikuti pelelangan tersebut melalui Kantor PLN atau melalui internet dari kantor masing-masing,'' kata Bambang dalam siaran persnya, Rabu (18/8).
Bambang memaparkan, dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan, dan lainnya, dapat diunduh (download) melalui internet tersebut. Selain itu dokumen penawaran harga oleh penyedia barang/jasa dipersilahkan diunggah (upload) melalui sistem LPSE-PLN ini, serta saat penjelasan pengadaan, antara panitia dan peserta lelang cukup melakukannya dengan sistim chatting saja.
''Jadi karena semua sudah sistem elektronik maka hanya pemenang lelang yang datang ke PLN di seluruh Indonesia untuk tandatangan Kontrak pekerjaan. Selesai lah sudah,'' kata Bambang.
Bambang mengungkapkan, jauh sebelumnya, sejak tahun 2005 PT PLN (Persero) telah sukses menggunakan sistem e-Procurement PLN (e-Proc PLN) untuk proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilingkungan PLN, yang menggunakan sumber dana APLN. Melalui kedua sistem e-Proc PLN-LPSE tersebut, maka memudahkan auditor KPK dan BPK untuk memonitor pelaksanaan pengadaan barang/jasa APLN dan APBN di PLN, sehingga hal ini menjadi satu langkah bagi internal pre-Audit yang lebih baik, dan diharapkan hasil Post-Audit nantinya juga tidak menimbulkan permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.
