REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dianggap masih memiliki hasrat dalam meneruskan kekuasannya. Karena itu, pernyataan anggota Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, terkait amandemen pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan pun dianggap bagian dari skenario untuk melanggengkan kekuasan SBY tersebut.
Demikian dikatakan Anggota DPR Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, kepada Republika, Kamis (19/8). ''Sekarang pura-pura tidak mau. Tapi lobi-lobi ring satunya terus kencang mendorong amandemen,” katanya.
Hal itu, menurut Bambang, juga terbaca dari bahasa tubuh SBY saat bersama pimpinan DPD RI. Apalagi, kata dia, masih segar dalam ingatan, dahulu SBY pun pernah mengatakan tidak akan mencalonkan diri kepada Megawati. Nyatanya, lanjut dia lagi, secara diam-diam SBY membangun jaringan.
Karena itu, mengenai isu amandemen UUD 1945 bagi perpanjangan periode jabatan presiden sampai tiga kali, menurut Bambang, sudah final. ''Yakni tidak ada urgensinya,'' cetus dia.
Maka, tambah Bambang, daripada menguras energi untuk isu yang satu ini, lebih produktif jika DPR bersama pemerintah fokus memperbaiki kualitas kesejahteraan rakyat dan memulihkan kinerja ekonomi negara.
Sebelumnya, Ruhut menyatakan niatnya ingin mengamandemen UUD 1945 pada pasal terkait masa jabatan tersebut. Namun, SBY sendiri telah menegaskan bahwa dirinya menolak untuk dicalonkan kembali menjadi presiden pada 2014. Bahkan, dirinya pun yakin bahwa Indonesia telah memiliki stok pemimpin yang siap menggantikannya.