REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data, per Maret 2010, jumlah penduduk yang dikategorikan tidak beruntung dan masih bergulat dengan kemiskinan di negeri ini tercatat 31,02 juta jiwa. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini masih dirasa besar mengingat kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah.
Selain itu, angka kemiskinan itu dihitung dengan memakai kriteria garis kemiskinan BPS, yaitu Rp 200.269,per kapita per bulan (GK BPS 2009). Angka ini akan berlipat meningkat jika kriteria itu diubah dengan memakai kriteria garis kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dolar AS per hari.
Memang, membincang kemiskinan di negeri ini serasa mengurai benang kusut yang tak jelas titik pangkal permasalahannya. Laksana seorang yang sedang menyusuri lorong gelap gulita, ujungnya belum tampak, bahkan setitik cahaya yang akan memandu mencapai ujung itu pun belum terlihat, sedangkan segala usaha sudah dilakukan.
Kondisi ini tentu mengusik nurani kita, rasa keadilan tampaknya masih jauh dari harapan. Belum lagi kondisi kemiskinan sering kali dijadikan kambing hitam oleh politik pembangunan sebagai pengganggu stabilitas, sumber kriminalitas, penghambat pertumbuhan dan kemajuan, serta rentetan stigma negatif lainnya.
"Seperti tutur pepatah lama, sudah jatuh tertimpa tangga pula," ungkap Manager Advokasi Dompet Dhuafa, M Sabeth Abilawa. Menurutnya, ada tiga faktor yang dapat dituding sebagai penyebab terjadinya kemiskinan dan merupakan langkah yang salah dari strategi pembangunan di Indonesia.
Faktor pertama adalah kesalahan yang menganggap kemiskinan sebagai fenomena single dimension, yakni masalah kekurangan pendapatan saja. Padahal, kemiskinan pada hakikatnya adalah fenomena multidimension yang disebut dengan istilah "integrate poverty" yang meliputi kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi, dan ketidakberdayaan. Kedua, kesalahan menganggap fenomena lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) sebagai suatu kawasan tersendiri yang tidak berkaitan dengan fenomena lingkaran berlebihan atau lingkaran kemewahan (vicious circle of affluence). Ketiga, kesalahan menganggap prioritas pembangunan adalah pertumbuhan.
Karakteristik kemiskinan tersebut, diharapkan menyadarkan semua pihak terkait, bahwa pendekatan dan strategi upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara hit and run selama ini perlu diperbaiki, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, komprehensif, dan dilaksanakan secara terpadu serta lintas sektor.
Sementara itu, terkait dengan peluncuran buku Peta Kemiskinan, Direktur Program Dompet Dhuafa, M. Arifin Purwakananta mengatakan, gagasan tentang Peta Kemiskinan lahir dari kebutuhan untuk menemukan sebuah visi strategis yang paling mutakhir dan jitu dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui sumber daya lokal.
Gagasan ini dimulai dari sebuah keyakinan bahwa masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri melalui manajemen sumber daya yang dimilikinya. Indonesia dengan seluruh yang ada di dalamnya adalah mozaik yang indah.
"Saya pikir seharusnya tak akan tergambar wajah buram kemiskinan anak bangsanya manakala pada saat yang bersamaan kita juga dilirik sebagai negeri dengan kekayaan dan dimensi kemakmuran yang luar biasa," terangnya. Sebagai sebuah peta, buku ini memuat berbagai informasi berupa permasalahan kemiskinan, potensi pemberdayaan dan potret modal sosial sehingga tidak saja memotret masalah namun juga menyediakan peluang budidaya dan olah pikir kita untuk menyelesaikannya.
Bagaikan sebuah bangunan matematika, tidak boleh dia hanya menjadi soal tak berjawab, namun harus menjadi sebuah persamaan-persamaan yang lengkap sehingga kita mampu menemukan seluruh besaran variabelnya. "Peta Kemiskinan haruslah memetakan masalah kemiskinan sekaligus peta peluang untuk mengatasinya," tambahnya.
Selama ini, data jumlah orang miskin selain tak menjadi arah bagi kebijakan pemberdayaan dan pembangunan juga tak menunjukkan bagaimana bisa dituntaskan. Peta Kemiskinan yang baik bukan hanya tentang bagaimana sebuah teori kriteria kemiskinan dipadu-padankan dengan data survey lapangan, namun lebih jauh lagi harus memberikan kerangka pemikiran yang benar dan presisi tentang cara pandang kita terhadap kemiskinan.
Peta Kemiskinan ini menggunakan Geography Information System (GIS), yaitu mengolah data dari survei sosial-ekonomi nasional (Susenans) dan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS dengan standar kemiskinan BPS. Meskipun demikian, peta ini mencoba memberi gambaran berbeda tentang cara pandang kita dalam memotret orang miskin. Selaku lembaga nirlaba yang mengelola dana zakat, Dompet Dhuafa memandang kemiskinan adalah mustahik (orang yang berhak mendapat zakat), karena fakir dan miskin adalah dua golongan asnaf (yang berhak zakat).
Selain menampilkan data mustahik (orang yang berhak menerima zakat/fakir dan miskin), peta ini juga menampilkan jumlah orang yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat (muzakki). Penampilan golongan ini menjadi penting mengingat mereka adalah aset penting sebagai mitra strategis dalam program pengentasan kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika