REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi PDIP belum akan menggalang dukungan terkait usulan hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Usulan interpelasi itu pun tidak bertujuan menyalahkan Menteri Luar Negeri.

Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, menegaskan posisi Fraksi PDIP baru pada tahap mendengar dan membangun lobi antarfraksi. Inisiatif interpelasi itu lantas diharapkan terjadi atas keinginan banyak fraksi.

Meski menganggap kebijakan politik tukar menukar merendahkan martabat bangsa, Tjahjo mengatakan, usulan interpelasi PDIP dimaksudkan untuk nencari penjelasan detil dari peremerintah. ‘’Intinya tidak untuk menyalahkan menteri luar negeri,’’ ujarnya, di Jakarta, Kamis (26/8).

Penjelasan yang terperinci dirasa PDIP penting demi menghindari kesalahan serupa di masa depan. ‘’Agar ke depan pemerintah lebih cepat tanggap terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan warga negara atas kesemena-menaan negara asing,’’ tutur Sekjen PDIP itu.

Namun, Tjahjo berujar PDIP masih membuka pintu usulan interpelasi. Kapan usulan tersebut bisa benar-benar digulirkan, katanya, tergantung pada jawaban tertulis menteri luar negeri saat rapat kerja kemarin dengan Komisi I DPR RI. Penjelasan itu bisa dijadikan pertimbangan apakah usul interpelasi akan terus digerakkan atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika