REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peristiwa TKI telantar yang terus menerus dianggap bukan lagi sebagai kasus biasa, tetapi  sudah menjadi kasus yang sistematis. Pendapat itu diungkapkan Direktur Migrant Care, Anis Hidayah, Jumat (27/8) malam, menanggapi banyaknya TKI yang saat ini masih telantar di kolong jembatan, di Jeddah, Arab Saudi.

Menurut Anis, peristiwa TKI yang setiap tahun terus terjadi, dapat dikatakan hasil kebijakan pemerintah yang kurang melindungi TKI. Pemerintah, ujarnya, tidak pernah tegas dalam bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi, sehingga pemerintah Arab Saudi juga tidak memberikan perlindungan terhadap warga asing, terutama asal Indonesia.

Selain itu, menurut Anis, Pemerintah Indonesia juga belum siap memperbaiki sistem dan mekanisme ketenaga-kerjaan di Indonesia. Padahal, mekanisme itu sudah tidak relevan untuk direalisasikan saat ini. Ia lantas menyebutkan mekanisme ketenaga-kerjaan yang terus diberikan kepada Penanggung Jawab Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). “PJTKI lebih konsentrasi untuk dapat uang, bukan keamanan dan kesejahteraan TKI,” jelasnya.

Ia pun mendesak agar pemerintah dapat mengambil alih tanggung jawab masalah TKI. Pemerintah Pusat, imbuhnya, juga harus melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam menangani masalah TKI.

“Jangan hanya membiarkan pemda tiba-tiba sudah menerima jenazah TKI, tanpa tahu masalahnya,” tegas dia. “Pemerintah juga harus memperbaiki dulu, aturan-aturan dan mekanisme terhadap mereka sebelum jadi imigran.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika