REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Demokrat tak senang dengan niat Partai Golkar mendukung usulan hak interpelasi terkait memanasnya hubungan dengan Malaysia. Partai Demokrat meminta Fraksi Partai Golkar mengurungkan ikut serta dalam Hak Interpelasi atas insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Di Raja Malaysia (PDRM).

Sebagai partai yang tergabung dalam pemerintahan, Golkar seyogyanya tidak mengajukan Hak Interpelasi. ''Kami meminta Golkar menarik usulan Interpelasi itu,'' kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Djafar Hafsah, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/8).

Menurut Djafar, masalah insiden Tanjung Berakit dengan Malaysia sudah dibicarakan di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab). Meski mengakui hasil pembicaraan Setgab tidak mengikat bagi anggotanya, dia meminta Golkar tidak bermanuver dengan Hak Interpelasi. Menurutnya, Setgab sepakat menyerahkan penyelesaian konflik dengan Malaysia kepada pemerintah.

Djafar menyatakan, pemerintah tengah menjalankan proses diplomasi dengan Malaysia. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan percepatan perundingan soal perbatasan, awal September 2010 nanti. ''Kalau dari Demokrat sudah pasti akan mengawal apa yang sudah dilakukan (pemerintah),'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika