REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Usai mendengar pidato presiden dalam menanggapi konflik dengan Malaysia, Fraksi Partai Golkar DPR RI berencana membatalkan dan menghentikan manuver untuk menggunakan hak interpelasi terkait sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia. Pernyataan itu dsampaikan Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/8).
Menurut Priyo, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mabes TNI Cilangkap Rabu (1/9) malam membuat Golkar merasa nyaman. "Pidato SBY melegakan, Golkar menunggu realisasi pidato SBY dan langkah-langkah menteri mempertahankan kedaulatan," katanya.
Priyo menambahkan, pidato Presiden Yudhoyono sudah komprehensif dan menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah. "Beliau dengan mimik serius, tapi bahasa terukur menengahi ketegangan dan kami lega saat membahas kedaulatan, tegas dan tidak mau kompromi atas kedaulatan negara," katanya.
Sementara itu, Fraksi PKS akan mendukung hak interpelasi bila pidato Presiden Yudhoyono direspon Malaysia. "Kita tunggu saja bagaimana respons Malaysia terhadap pidato SBY," ujar Ketua Komisi I Mahfud Siddiq dari PKS.
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, Fraksi PDIP akan sangat hati-hati terkait interpelasi. "Lebih baik DPR membuat pernyataan bersama untuk menekan pemerintah agar mencari solusi yang terbaik," kata Tjahjo.(*)