REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus menurut sejak Juni 2009. Masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Presiden sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar, berada di desa, dan lebih banyak ditemui di Indonesia Timur.
Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada Agustus 2010 dengan populasi survei seluruh WNI yang punya hak pilih dengan sampel 1.829 responden. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error +/-2,8 persen. Dana survei berasal dari Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI).
Meski kepuasan masyarakat menurun, namun pada survei terakhir Agustus ini masih menunjukkan 66 persen merasa puas dan 32 persen tidak puas. Jumlah 66 persen itu tergolong kecil karena pada Juni 2009 tingkat kepuasan terhadap Presiden ini sempat menyentuh 85 persen, rekor tertinggi selama menjabat sebagai Presiden.
"Faktor pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan terhadap Presiden. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja Presiden," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskrido Ambardi di kantornya, Kamis (2/9). Sebanyak 68 persen responden yang berpendidikan SD menyatakan puas, sedangkan yang berpendidikan PT hanya 62 persen.
Dalam satu tahun terakhir, ada beberapa isu yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap Presiden. Salah satunya, proporsi dari masyarakat yang mengetahui peristiwa ledakan tabung gas elpiji mencapai 91 persen. "Artinya, sembilan dri sepuluh orang tahu akan peristiwa itu," kata Dodi, sapaan akrab Kuskrido.
Dari mereka yang tahu isu ledakan tabung gas itu, mayoritas menilai bahwa mereka kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan cara penanganan masalahnya. Presentase kedua kategori ini mendekati 77 persen. "Proporsi mereka yang kurang puas atau tidak puas itu di atas 70 persen," kata Dodi menegaskan.
Hal menarik dari survei ini adalah proporsi pemilih Partai Demokrat (79,1 persen) yang kurang puas atau tidak puas sama sekali atas penanganan ledakan tabung gas justru lebih tinggi dari proporsi pemilih PDIP yang memberikan penilaian sama (77,5 persen).
LSI juga menganalisis evaluasi masyarakat terhadap kebijakan Tarif Dasar Listrik (TDL). Ketika ditanya apakah mereka setuju terhadap kenaikan TDL, mayoritas menjawab tidak setuju dengan alasan apapun (65,7 persen).
Dari hasil survei itu, Dodi memberi salah satu kesimpulan, evaluasi masyarakat atas kinerja pemerinah dalam merespon masalah-masalah mutakhir cenderung negatif. "Sikap partisan dari masyarakat tidak berpengaruh atas evaluasi mereka terhadap cara penanganan pemerintah terhadap dua isu populer di masyarakat," kata Dodi menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika