REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia di Kinabalu sebagai perundingan yang terlalu diplomatis dan sangat lunak bagi bangsa Indonesia. ''Bangsa Indonesia mengharapkan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, sebagai diplomat memiliki martabat dalam perundingan tersebut,'' katanya di Gedung DPR di Jakarta, Selasa (7/9)..

Mantan sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ini menambahkan, bangsa Indonesia mengharapkan Menlu lebih mempunyai sikap bagaimana kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dipertahankan. Meskipun Indonesia juga memiliki persoalan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang jumlahnya 2,2 juta orang yang harus diberikan perlindungan.

Menurut dia, keseimbangan antara martabat bangsa untuk menegakkan kedaulatan negara dan persoalan banyaknya TKI di Malaysia yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. Bagi DPR, kata dia, yang paling penting sebenarnya bukan sekadar perundingan secara tertulis atau tidak tertulis, tetapi bagaimana implementasi ke depan dari hasil perundingan tersebut.

''Apakah akan ada perkembangan ke arah perbaikan dan Malaysia bisa lebih menghormati bangsa Indonesia sebagai bangsa serumpun dalam kehidupan diplomatik yang sejajar,'' tegasnya.

Menurut Pramono, perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, di Kinabalu, Sabah, Malaysia, Senin (6/9) kemarin, adalah perundingan yang masih terlalu diplomatis. Hasil perundingan itu, dinilainya, tidak menunjukkan adanya diplomasi yang betul-betul menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki harga diri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika