REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR mengharapkan, Perjanjian Kinabalu dapat dijadikan momentum dalam menjalin kembali hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia, yang sempat tegang karena dampak penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

''Apalagi hubungan dengan Malaysia banyak masalah, bukan masalah perbatasan semata, sehingga perlu segera diselesaikan, jadi dengan perundingan saat ini semoga dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut,'' kata anggota Komisi I DPR RI, Effendi Khoiri, dalam acara dialog interaktif di Jakarta, Selasa (7/9).

''Kalau saat ini terjadi ekses akibat unjuk rasa di Indonesia yang dinilai kurang baik, kasar, dan membakar bendera, hal itu juga tidak dikehendaki oleh WNI. Bangsa Indonesia bisa hidup saling menghormati, rukun dan damai, namun negara tetangga hendaknya juga bersikap demikian,” tambah Effendi.

Mengenai masalah batas negara, kata Effendi, harus segera diselesaikan. ''Kalau dibiarkan berlarut-larut tentu kita yang dirugikan sementara negara tersebut terus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di perbatasan tersebut,'' jelasnya.

Sementara anggota Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan, mengatakan, di balik ulah negara tetangga seperti Malaysia, bangkitnya rasa solidaritas bangsa merupakan dorongan bagi pemerintah dan DPR. Untuk itu, katanya, Komisi I meminta Menlu RI serius manangani masalah tersebut guna mengembalikan kepentingan negara.

Jubir Menlu RI Tengku Faizasyah mengatakan, pihak Malaysia telah berjanji akan memperbaiki hubungan yang terkait berbagai masalah dengan Indonesia dan akan selalu melakukan komunikasi secara terus menerus, sehingga tidak terjadi salah paham dari kedua negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika