REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penundaan keberangkatan pesawat lantaran harus menunggu pejabat negara amatlah miris. Pasalnya, kejadian seperti ini tidak ada di luar negeri. Untuk itu, perilaku pejabat negara maupun maskapai dalam negeri haruslah dirubah.

"Perilaku pejabat negara dan maskapai kita harus berubah. Penundaan keberangkatan maskapai karena menunggu pejabat, itu tidak ada di luar negeri," kata Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, saat dihubungi Republika, Jakarta, Rabu (8/9).

Dia mengatakan walaupun ada penundaan keberangkatan, lanjutnya, hal itu karena alasan teknis atau safety pesawat. Menurut Sudaryatmo, alasan teknis tersebut memang ada dalam regulasi penerbangan. Sebaliknya, jika alasan penundaan karena alasan non-teknis itu tidak ada.

"Pada prinsipnya setiap penundaan harus ada alasannya. Kalau untuk safety atau alasan teknis itu memang ada aturan. Tapi, kalau non-teknis itu tidak ada aturannya," tegas Sudaryatmo.

Karena itu ia meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar memberikan sanksi kepada maskapai yang menunda keberangkatan akibat alasan non-teknis. Sudaryatmo menyebutkan sanksi bisa berupa teguran, penundaan pembukaan rute baru hingga pencabutan izin terbang.

"Saya juga berharap asosiasi pilot dalam negeri lebih menjaga kedaulatan profesionalismenya. Sekarang ini saya perhatikan mereka masih belum independent. Pilot masih bisa diintervensi," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Daryatmo ini menjelaskan penundaan keberangkatan tentu saja merugikan banyak pihak. Baik maskapai maupun konsumen. Misalnya, konsumen yang tepat waktu jadi terbengkalai waktunya lantaran menunggu pejabat negara yang datang terlambat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika