REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN--Komunitas Islam Jerman meminta Presiden Jerman Christian Wulff melawan islamophobia. Permintaan itu muncul lantaran Muslim di Jerman acap kali menerima perlakuan diskriminatif sehingga merasa diasingkan dari masyarakat. Kondisi kian tidak menguntungkan dialami komunitas Muslim Jerman usai peluncuran buku yang berisikan tuduhan komunitas Muslim merongrong masyarakat Jerman.
Pemimpin komunitas Muslim di Jerman mengatakan setiap hari pihaknya harus menghadapi pemberitaan negatif media massa nasional Jerman sebagai bentuk gerakan anti-Islam di negara itu. Oleh karena itu, komunitas Muslim Jerman mengingatkan kembali janji Presiden Jerman yang bersedia memfasilitasi pertemuan antara komunitas Muslim dan masyarakat Jerman dua bulan lalu.
Sementara itu, usai meminta dukungan Presiden Jerman, Komunitas Muslim di Jerman juga meminta Kanselir Angela Merker untuk lebih serius menangani pertumbuhan islamophobia di negara itu. Sekretaris Organisasi Muslim Jerman, Aiman Mazyek, mengatakan kehadiran pemimpin politik di Jerman sangat membantu dalam usaha mencairkan gerakan anti Muslim yang dipicu peluncuran buku anti-Islam.
Di sisi lain, pujian Merkel terhadap kartunis Denmark Kurt Westergard Ahad lalu menambah buruk suasana. Karena itu, Mazyek mengingatkan komunitas Muslim Jerman untuk kuat dan tabah menghadapi tekanan dan kebencian. "Ketakutan terhadap islam tengah dibangun. Sangat disayangkan ketakutan itu kian memperumit usaha komunitas Muslim Jerman untuk berintergrasi secara utuh dengan masyarakat Jerman," kata dia.
Perlu diketahui, perkembangan komunitas Muslim di Jerman begitu pesat. Hingga saat ini, komunitas Muslim di Jerman berjumlah 4,3 juta jiwa di mana 2,5 juta di antaranya adalah keturunan atau imigran Turki. Sayangnya, perlakuan terhadap komunitas Muslim Jerman sangatlah buruk.
Komunitas Islam Jerman bahkan menilai pemerintah tidak serius menangani ketakutan terhadap Islam atau islamophobia. Tak sedikit kalangan Muslim Jerman yang menduga islamophobia sengaja dipelihara pemerintahan berkuasa demi tujuan politis.