REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan. Program-program yang dijalankan saat ini disinyalir belum tepat sasaran untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan

Anggota Komisi XI DRR, Andi Rahmat, menduga anggaran sebesar Rp 71 triliun yang masuk dalam belanja bantuan sosial (APBN 2010) belum berhasil menggerakan sektor riil. Tidak adanya penyerapan tenaga kerja produktif dari setiap anggaran yang telah dikeluarkan.

''Memang ada beberapa program yang menarik seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jumlahnya tidak besar hanya sekitar Rp 20 triliun, tapi ini yang Rp 50 triliun lagi ke mana, kita perlu tahu,'' ujarnya, saar rapat kerja DPR dengan Pemerintah dan BI membahas asumsi makro RAPBN 2011.

Melihat kondisi itu, kata dia, perlu dilakukan evaluasi kembali atas belanja sosial yang telah dikeluarkan. Jika tidak layak secara elastisitas untuk pengurangan kemiskinan maka lebih baik pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke pembangunan infrastruktur.

''Jadi bukan sekedar untuk mengatasi masalah jangka pendek, jadi saya meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini bisa menjadi bahan perhatian,'' pinta politikus PKS itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika