REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Menteri Luar Negeri Irlandia Miheal Martin, mengatakan ia menyesalkan keputusan pemerintah Israel untuk tidak memperpanjang moratorium 10 bulan mengenai kegiatan pembangunan permukiman di wilayah Palestina. Ia mengeluarkan pernyataan tersebut sewaktu ia memberi sambutan dalam perdebatan Sidang Majelis Umum Ke-65 PBB.
"Tak ada satu pun langkah pembangunan kepercayaan dan tindakan praktis untuk memperlihatkan komitmen bagi perdamaian selain keputusan untuk menentang semua pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur," katanya.
Karena kegagalan Israel untuk memperpanjang 10 bulan pembekuan pembangunan permukiman yang berakhir pada Ahad mengancam dapat membuat tergelincir proses perdamaian yang memang sudah rapuh, Martin mendesak "semua pihak agar menahan diri dari setiap tindakan yang dapat membahayakan proses perundingan".
Para pemimpin Palestina dan Israel melanjutkan perundingan langsung di Washington awal September. Namun, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya telah mengancam akan meninggalkan pembicaraan jika Israel melanjutkan kegiatan pembangunan permukiman. "Penting bahwa setiap upaya dilancarkan guna membuat proses itu tetap utuh. Pengalaman kami sendiri dalam proses perdamaian Irlandia Utara telah memperlihatkan kemajuan politik hanya dapat dicapai melalui dialog," kata Martin.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin kembali menelepon Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, setelah pembicaraan sehari sebelumnya, guna membahas berakhirnya sebagian pembekuan permukiman yang kontroversial. Berakhirnya pembekuan tersebut telah membuat pembicaraan perdamaian, yang baru-baru ini dilanjutkan, terancam macet, sebab Israel tak bersedia memperbarui pembekuan itu dan Palestina mengancam akan meninggalkan perundingan jika pembangunan permukiman Yahudi berlanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika