REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru dilantik, Laksamana TNI Agus Suhartono, belum bisa menentukan target penyelesaian pengalihan bisnis TNI. Usai dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/9), Agus mengatakan target itu belum dapat diketahui karena penyelesaiannya tidak hanya terkait pada TNI semata.

"Kita tidak bisa menargetkan karena tidak hanya terkait dengan TNI semata, tetapi terkait juga dengan institusi lain. Proses penyelesaian harus kita lakukan bersama-sama," tuturnya.

Meski demikian, Agus menjanjikan proses pengalihan bisnis TNI bisa cepat diselesaikan. "Sekarang kan sudah ada tim pengalihan bisnis TNI. Mereka sedang bekerja dan kita ikuti terus," ujar pria kelahiran Blitar 25 Agustus 1955 itu.

Percepatan pengalihan bisnis TNI adalah salah satu dari langkah reformasi TNI yang akan dijalankan Agus setelah menjabat Panglima TNI. Program yang lain adalah mempertahankan netralitas TNI serta reformasi di bidang organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden No 10 Tahun 2009 tentang susunan organisasi TNI.

"Akan kita lakukan, tinjau kembali semua organisasi yang ada, berapa sebenarnya yang tepat. Kalau sudah tahu akan melakukan pengawalan dengan tepat sehingga kita bisa melakukan penataan keseluruhan," tutur Agus.

Menurut dia, pengaturan organisasi itu akan berpengaruh pada penggunaan alokasi anggaran belanja pegawai guna menata kembali postur anggaran TNI. Sedangkan untuk pembangunan kekuatan TNI, Agus akan mengupayakan pembangunan pokok minimal namun secara bertahap.

Agus pun mengatakan TNI siap mengamankan perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Malaysia. Namun harus disertai dengan upaya penyelesaian oleh pihak Kementerian Luar Negeri. "Kementerian Luar Negeri telah berupaya segera menyelesaikan batas wilayah itu dan mudah-mudahan cepat selesai. Manakala belum selesai, sulit bagi TNI karena tidak jelas mana yang harus diamankan," tandas Panglima TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika