REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri akan ikut menilai kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam ranah administrasi negara atau pidana.

''Beda-beda tipis antara administrasi negara dan pidana,'' ujar Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di kantornya, di Jakarta, Jumat (01/10).

Menurutnya, penilaian tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan Presiden sebelum mengeluarkan surat izin pemeriksaan. Selain itu laporan tentang kasus dugaan korupsi tersebut akan menjadi lebih komprehensif.  ''Penilaian ini sebelum kita naikkan ke Presiden,'' kata Gamawan.

Dalam pengamatannya, kasus dugaan korupsi ini bisa menjerat siapa saja. Beberapa kebijakan kepala daerah seperti penunjukan bisa saja dianggap merugikan negara. Selain itu, terkadang kepala daerah terlihat buru-buru ingin menunjukan hasil kerjanya pada masyarakat sehingga kurang teliti dalam menandatangani usulan proyek.  ''Satu dari sekian ribu proyek, itu bisa saja salah,'' ujar mantan bupati Solok itu.

Oleh karena itulah, mantan gubernur Sumbar ini juga meminta perkara dugaan korupsi kepala daerah untuk digelar dan dinilai bersama oleh sebuah tim. Penilaian tersebut tidak pada kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim tersebut didalamnya terdapat unsur Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan biro hukum Sekertariat Kabinet. Tim itu sudah berkomitmen bersama untuk memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika