REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik dari Charta Politika, Dr Yunarto Wijaya mengatakan, partai-partai politik koalisi pendukung pemerintah saat ini berkepentingan terhadap calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. "Parpol yang berkepentingan ini membuat pemilihan Kapolri lebih rumit dibandingkan dengan Panglima TNI, padahal sama-sama hal itu merupakan hak prerogatif presiden," katanya di Jakarta, Senin (4/10).

Menurut dia, rumitnya pemilihan Kapolri tersebut karena terjadinya perbedaan dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab). "Masing-masing partai politik memiliki jagonya sendiri, sebab mereka berkepentingan terhadap penegakan hukum. Bila kita lihat, banyak partai politik yang terlibat dengan masalah hukum dan ini yang kemudian menjadi pertimbangan mereka," tuturnya.

Ia mengatakan, pada pemilihan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, sekretariat gabungan koalisi partai-partai pendukung pemerintah satu suara. Hal ini, menurut dia, membuat pemilihan Panglima TNI tidak banyak kontroversi dan lancar. Ia juga mengatakan, berbagai kejadian di lembaga kepolisisan saat ini mendukung berbagai analisis pertarungan kepentingan dalam penentuan Kapolri.

"Kita bisa lihat bagaimana mulanya Imam Sudjarwo dinaikan pangkatnya menjadi Komisaris Jenderal Polisi dan kini muncul juga penaikan pangkat terhadap Timur Pradopo," tuturnya.