REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Calon Kapolri Komjen Timur Pradopo menepis isu keterlibatannya dalam sejumlah peristiwa pelanggaran HAM di tanah air. Dia mengakui pernah bertugas sebagai Kapolres Jakarta Barat saat tragedi Trisakti 98 berlangsung.

Menurut Timur, masalah HAM kasus Trisakti telah usai di persidangan. Dan dalam seluruh proses hukum itu, namanya tidak dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM. "Masalah itu telah diputus di pengadilan. Proses hukumnya juga sudah jelas," ujar Timur saat menghadiri peringatan HUT TNI ke 65 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Selasa (5/10).

Selain kasus Trisakti, Timur mengaku tidak terlibat dalam kasus HAM di Timor Timur. Segala proses hukum dijadikannya dasar untuk menepis tudingan pelanggaran HAM. "Insya Allah sudah clear," ujarnya singkat.

Timur pun membantah, pemilihannya sebagai Kapolri didasari kedekatan pribadinya dengan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut pria yang hanya tiga bulan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu, semua proses susuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Timur mengaku siap mengemban amanat sebagai Kapolri. "Sebagai seorang Bhayangkara, saya siap mengemban tugas apapun," jelasnya.

Terkait isu persaingannya dengan sejumlah pejabat tinggi Polri, Timur coba menyanggah. Polri, disebutnya sebagai institusi solid yang hanya peduli pada kepentingan negara. "Inilah jati diri Polri. Kami semua solid dalam bekerjasama," kata Timur yang tampak akrab dengan Komjen Nanan Soekarna dan Imam Soejarwo saat menghadiri upacara HUT TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika