REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penundaan kunjungan rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, dinilai tidak hanya dikarenakan karena dirinya ingin diadili di pengadilan Den Haag, Belanda, yang merupakan tuntutan Republik Maluku Selatan (RMS), melainkan ada yang lain. Bak, pepatah ada udang di balik batu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Jakarta, Selasa (5/10), memperkirakan, pembatalan kunjungan tersebut oleh Presiden Yudhoyono bisa disebabkan hal lain di luar masalah pengadilan HAM dan RMS di Belanda. "Mungkin ada hal lain di luar itu. Ada laporan yang masuk ke Presiden Yudhoyono selain masalah pengadilan HAM di Belanda," ujar Bang Yos, sapaan akrab Sutyoso.

Namun, ia tidak menjelaskan di balik penundaan tersebut. Kendati demikian, ia menyayangkan penundaan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda. "Logikanya, bila seorang kepala negara datang ke suatu negara, maka pemerintah setempat 100 persen harus menjamin keselamatan kepala negara yang berkunjung. Presiden mempunyai kekebalan diplomatik," tuturnya.

Bang Yos menjelaskan, berbeda kasusnya dengan yang dialaminya sewaktu berkunjung ke Australia, beberapa waktu lalu. Ia didatangi oleh Polisi Federal Australia. "Tapi saya melawan karena kurang koordinasi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden SBY dalam keterangan persnya di Halim Perdanakusuma, Jakarta menegaskan dirinya menunda keberangkatan ke Belanda, meski diundang langsung oleh Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende.

Alasan penundaan tersebut, karena di dalam negeri Kincir Angin tengah memproses tunturan Republik Maluku Selatan (RMS) yang meminta pengadilan setempat mengadili SBY. SBY dituding melanggar HAM dengan melakur HAM dengan melakukan kekerasan terhadap anggota RMS di Ambon, Maluku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika