REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Pemerintah Belanda dianggap sengaja mengatur pengadilan yang diajukan Kelompok RMS bertepatan dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono.

Menurut Agung, rencana penangkapan Presiden SBY di Belanda merupakan penghinaan atas kedaulatan bangsa Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya. Ia menilai, ada dua 'adegan' yang direncanakan pemerintah Belanda dalam kedatangan Presiden SBY di Belanda.

"Undangan Pemerintah Belanda sekaligus penangkapan Presiden SBY. Kan lucu, kenapa bisa bersamaan waktunya?" ujar Agung yang ditemui Republika usai acara peringatan Hari Batik di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (6/10) pagi.

Sebagai warga negara, lanjut Agung yang juga menjabat Menkokesra, memang berhak untuk menyatakan pendapatnya. Namun, seharusnya pemerintah Belanda dapat menjadwalkan dengan waktu berbeda dengan kedatangan Presiden SBY.

Bukan masalah Pemerintah Belanda telah menjamin keselamatan Presiden SBY, tetapi ini sebagai bentuk penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Pihaknya akan terus melihat perkembangan, jika Pemerintah Belanda semakin menginjak-injak harga diri bangsa, pemerintah harus bersikap tegas.

"Jika perlu tarik duta besar Indonesia dari Belanda. Tapi kami sedang memantau perkembangannya," tegas Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika