REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wacana wajib militer dan pembentukan Komponen Cadangan Nasional dinilai bukan merupakan suatu yang mendesak dalam perbaikan sistem pertahanan nasional. Negara diimbau lebih mengedepankan perbaikan alusista TNI dan kesejahteraan prajurit.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi I, Sidarto Danusubroto kepada Republika, Kamis (7/10). Menurutnya, kekuatan alusista yang dimiliki TNI saat ini sangat jauh jika dibanding Negara lain di ASEAN. Karenanya, sebagai Negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, pemerintah sudah seharusnya membangun sistem pertahanan sesuai standar global.
“Saat ini pertahanan sebuah Negara ditentukan dari teknologi. Alusista kita sudah jauh ketinggalan disbanding Negara kecil seperti Singapura atau Malaysia dan Thailand,” katanya.
Dengan kekuatan yang ada saat ini, dia menilai wilayah Indonesia rentan terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam. Selain masalah alusista, anggota DPR dari Fraksi PDIP ini juga menyoroti rendahnya kesejahteraan prajurit. Peningkatan kesejahteraan, lanjutnya, jauh lebih penting ketimbang meloloskan rancangan Komponen Cadangan Nasional yang kini sedang digodok komisi I DPR.
“Kami dari Fraksi PDIP tidak sepakat dengan rancangan itu, kita lebih penting fokus dalam membenahi kesejahteraan dan alusista prajurit,” katanya.
Pembangunan di daerah perbatasan juga dipandang penting untuk memperkuat sistem pertahanan di garis terdepan. Apabila wilayah perbatasan tertinggal jika dibanding Negara tetangga, dia mengkhawatirkan penduduk akan lebih memilih pindah kewarganegaraan. “Kemiskinan, ekonomi, dan pengangguran di wilayah perbatasan juga penting untuk ditanggulangi. Jangan sampai warga kita justru menyebrang ke Negara lain. Ini menjadi ancaman tersendiri,” ujarnya.
