Rabu 13 Oct 2010 01:46 WIB

Presiden Aquino Tegaskan Tak Ada Tuntutan Pidana atas Insiden Penyanderaan

Polisis Filipina saat menyerbu bus yang dibajak
Foto: AP
Polisis Filipina saat menyerbu bus yang dibajak

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA--Pemerintah Filipina memutuskan akan lebih mengejar sanksi administratif, daripada tuntutan pidana, terhadap pejabat yang terlibat dalam penyelamatan sandera yang gagal dan menewaskan delapan wisatawan Hong Kong. Hal itu ditegaskan Presiden Filipina, Benigno Aquino, hari ini. Sejumlah kalangan menyebut hal ini akan menjadi batu sandungan baru hubungan Filipina dan bekas koloni Inggris itu.

Presiden Benigno Aquino menolak rekomendasi dari komite investigasi independen yang telah melakukan penyelidikan atas insiden yang terjadi pada  23 Agustus ini. Panel telah mengajukan tuntutan pidana atau administratif terhadap petugas polisi atas dan tiga jaringan televisi.

Di antara keputusan Aquino adalah, mengambil tindakan atas Walikota Manila, Alfredo Lim. Dia harus dikenakan sanksi atas kelalaian dan kesalahan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kota Manila. Selain itu, kepada Kepala Kepolisian Inspektur Rodolfo Magtibay harus dikenakan sanksi karena tidak kompeten kotor dan mengabaikan tugas yang serius.

Pejabat lain yang ditindak dengan sanksi adalah Manila kepala polisi daerah Leocadio Santiago, dikenakan sanksi atas kelalaian tugas; Kepala Kepolisian Inspektur Santiago Pascual III, dikenai sanksi karena ketidakmampuan menangani insiden; Ketua perunding sandera, Orlando Yebra, dijatuhi sanksi atas kelalaian tugas;  Wakil Ombudsman, Emilio Gonzales III, sanksi atas kelalaian tugas kotor dan / atau inefisiensi dalam kinerja tugas resmi.

Hal yang sama juga berlaku pada Gonzales yang harus diselidiki pada tuduhan penyuapan yang dibuat oleh penyandera Rolando Mendoza. Mendoza adalah seorang polisiyang dihentikan karirnya ketika dia setahun terbukti melakukan pemerasan. Dia terbunuh dalam insiden itu.

Pada sebuah jumpa pers Senin, Aquino mengatakan, dia mencapai keputusan tentang saran dari Sekretaris Eksekutif Paquito Ochoa Jr dan Kepala Penasehat Hukum Presiden Eduardo De Mesa. Presiden juga merekomendasikan bahwa empat wartawan dirujuk ke grup media siaran Filipina untuk menentukan apakah mereka melanggar standar jurnalistik.

Kematian para wisatawan menciptakan kehebohan di Hong Kong, di mana orang menyaksikan operasi terbuka yang gagal secara langsung melalui siaran televisi. Pihak berwenang Filipina telah menuduh siaran TV itu turut  berkontribusi terhadap kematian.

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Apa yang paling menarik bagi Anda tentang Singapura?

1 of 7
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement