REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Birokrasi Bank Dunia perlu diperbaiki guna mempermudah akses negara-negara kreditur memperoleh akses bantuan. Menurut Direktur Eksekutif Bank Dunia terpilih Hekinus Manau, birokrasi World Bank yang berjalan kini terlalu panjang.
"Pemberian bantuan baik proyek atau program seringkali birokrasi dengan World Bank itu susah sekali, seakan-akan kita yang menerima bantuan program atau proyek itu seperti minta-minta. padahal itu hak kita sebagai anggota," ujar Hekinus, di kantornya, Selasa (12/10) petang.
Hekinus sendiri kini masih menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan. Dia akan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia (World Bank) terhitung mulai November 2010.
Menurut rencana, Hekinus yang menjabat sebagai Irjen sejak 12 Agustus 2008 ini akan bertugas di World Bank selama dua tahun hingga November 2012. Sebagai Direktur Eksekutif, Hekinus akan mewakili 11 negara konstituen, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Fiji, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Singapura, Thailand, Tonga, dan Vietnam. Ia berhak menduduki jabatan tersebut berdasarkan hasil pemilu direktur eksekutif yang dilaksanakan oleh bank pembangunan multilateral itu pada akhir pekan ini.
Tidak hanya itu, politisi anggaran dalam pemberian bantuan juga perlu dinetralisir. Jangan sampai ada agenda tersembunyi di Bank Dunia karena lembaga ini bukan lembaga politik. "Jadi kegiatan-kegiatan reform di World Bank ini sudah digiatkan juga mudah-mudahan kita bisa pengaruhi," jelasnya.
Hekinus mengakui dirinya sudah bertemu dengan beberapa pejabat World Bank di sana termasuk dengan Sri Mulyani. Tetapi yang lebih penting yakni pesan dari Menteri Keuangan saat ini, Agus Marowardojo, untuk berusaha bisa melihat penajaman-penajaman porgram yang cocok pada 11 negara terutama Indonesia.
"Kalau bisa juga istilah pak Agus Marto itu sekaligus saya mengupayakan komunikasi yang lebih intensif tentang Indonesia dan peran Indonesia di percaturan keuangan internasional, jadi itu yang akan kita jalankan," jelasnya.
Menurut Hekinus, ke depan Indonesia tetap akan dapat kesempatan kerjasama dengan World Bank. Tetapi mungkin sifatnya tidak lagi bervariasi seperti selama ini. "kalau dengan pak menteri itu kita sepakat hanya memilih yang signifikan saja. Jadi hal-hal yang signifikan akan tetap bersama. tapi kalau hal-hal yang bisa dikerjakan sendiri lebih tepat kita jual kemampuan Indonesia," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika