REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG--Isu penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mendapat dukungan dari daerah sehingga mustahil direalisasikan, kata pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Zamzami A Karim. "Upaya penggulingan Presiden Yudhoyono hanya dilakukan oleh kelompok tertentu yang kurang memiliki kekuatan politik, serta tidak mendapat dukungan dari tentara dan rakyat," kata Zamzami di Tanjungpinang, Kamis (14/10).
Ia mengatakan, alasan untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono juga kurang kuat sehingga tidak akan ditanggapi serius oleh rakyat. Isu yang 'dimainkan' untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Yudhoyono antara lain berhubungan dengan lambatnya penanganan kemiskinan dan bencana alam.
Bahkan beredar pula isu yang berbau gaib, seolah-olah Presiden Yudhoyono sebagai pembawa bencana. Secara politik, kata dia, isu itu tidak akan laku dijual kepada rakyat. "Isu itu terkesan hanya dibuat-dibuat sehingga tidak menarik," ujarnya.
Menurutnya, Yudhoyono tidak mudah digulingkan, sama seperti presiden sebelumnya. Untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono membutuhkan kekuatan politik yang besar dan dukungan yang kuat dari rakyat. "Sejarah mencatat Soeharto dan Gus Dur lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia dengan kekuatan yang besar. Namun sekarang kami justru melihat dukungan terhadap Yudhoyono masih kuat, baik di tingkat pusat maupun daerah," katanya.
Masyarakat di daerah juga sedang berkonsentrasi membangun daerahnya. "Mereka malas mengurusi permasalahan politik di tingkat pusat," katanya. Isu penggulingan Presiden Yudhoyono juga nyaris tidak direspons masyarakat Kepri. Hingga sekarang belum terdengar maupun terlihat adanya gerakan bersama di Kepri untuk mendukung menggulingkan Presiden Yudhoyono.
"Kami nyaris tidak pernah mendengar atau pun melihat adanya gerakan di Kepri yang mendukung Presiden Yudhoyono digulingkan," katanya. Ia mengimbau Presiden Yudhoyono dan para pendukungnya tidak merespons isu penggulingan itu secara berlebihan. Isu penggulingan itu merupakan hal yang biasa dalam proses demokrasi, yang bertujuan untuk negosiasi atau pun hanya sebatas kritik.
"Saya berharap pemerintah memberi respons secara positif yaitu dengan memperhatikan objek yang dikritik, bukan terhadap orang yang memberi kritik. Contohnya, pemerintah harus cepat menangani kemiskinan dan bencana," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika