REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengevaluasi jajaran kabinetnya tidak melihat latar belakang partai politik seorang menteri. "Saran saya kalau mengevaluasi kabinet tidak melihat latar belakang parpol seorang menteri," katanya usai menghadiri peringatan HUT Ke-46 Partai Golkar di Surabaya, Sabtu pagi.
Ia mengakui bahwa evaluasi dan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II adalah hak prerogatif Presiden. Partainya tidak berhak mencampuri urusan evaluasi dan perombakan kabinet.
Partai Golkar sendiri tidak akan mengevaluasi kinerja Presiden Yudhoyono dalam satu tahun karena kinerja satu tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan seorang pemimpin. "Sesuai tradisi, kami baru melakukan evaluasi kinerja Presiden setelah lima tahun berjalan. Kami tidak bisa mengevaluasi kinerja selama satu tahun," kata Ketua Sekretariat Gabungan Partai Koalisi itu.
Ia pun siap, bilamana kadernya bakal tergusur dari jajaran KIB Jilid II. "Kami selalu siap dengan keputusan Presiden soal `reshuffle` itu," katanya.
Namun Ical tetap berharap kader yang tergusur bisa digantikan oleh kader Partai Golkar yang lain. "Kalau bisa, kader Golkar yang tergusur digantikan oleh kader Golkar lainnya," katanya.
Rangkaian HUT Ke-46 Partai Golkar diawali dari Surabaya. Dalam kesempatan itu, Ical mendonorkan darahnya di halaman gedung kantor Bappeprov Jatim.
Usai mendonorkan darahnya, Ical bersama kader partai berlambang beringin itu turut meramaikan tur sepeda santai dari Surabaya menuju Jakarta.
Rombongan tur sepeda santai itu dilepas Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Martono, dari depan kantor Pemprov Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya.
Ical dan Wagub Jatim Saifullah Yusuf hanya menyertai rombongan dengan bersepeda santai hingga Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, sedangkan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Menurut Martono, di Jatim hanya satu etape, yakni sampai di Tuban saja. "Rombongan bermalam di Tuban sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jawa Tengah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika