REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-DPR mengingatkan Kementerian Pertahanan dan TNI agar mengutamakan produksi dalam negeri dalam pengadaan pesawat intai dalam 3-4 bulan mendatang ini. Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sudah disepakati agar mengutamakan produksi dalam negeri agar ada pertumbuhan industri lokal. Selain itu, alutsista produksi dalam negeri bisa mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Hayono Isman ketika dihubungi, Sabtu (16/10). "Perlu saya ingatkan bahwa Komisi I telah membentuk Panja yang bertugas membantu Kementerian Pertahanan dalam hal pembelian alutsista," kata Hayono. Saat ini, ujarnya, Indonesia sudah memiliki BUMN Strategis yang sudah mampu memproduksi alutsista.
Menurut Hayono, agar industri alutsista dalam negeri ini bisa tumbuh dan berkembang, maka pengadaan pesawat intai yang saat ini dibutuhkan TNI harus melibatkan industri dalam negeri. "Untuk memperkokoh industri dalam negeri, apa yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak perlu membeli dari luar," katanya. Hayono setuju jika TNI harus memiliki pesawat intai mengingat luasnya daerah perbatasan yang harus diawasi.
"Kita mendukung penambahan alutsista untuk memenuhi minimum essential forces," kata Hayono. Hal itu, kata dia, sudah menjadi agenda pokok yang sedang menjadi perhatian Komisi I. Meski demikian, Hayono mengingatkan, upaya untuk membangun minimum essential forces itu harus bisa menggerakkan industri dalam negeri.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa negara memerlukan kekuatan militer yang cukup dengan postur yang tangguh. Selain itu, diperlukan tentara yang terlatih dengan kekuatan persenjataan yang modern. Pengembangan kekuatan bisa dilakukan dengan modernisasi persenjataan.
"Alutsista angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, kita harapkan dapat makin kita lengkapi," kata Presiden dalam Upacara Parade Peringatan HUT TNI ke-65 di lapangan Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusumah, Selasa (5/10). Presiden juga ingin lebih banyak lagi satuan tempur darat yang terlatih baik dan profesional, serta siap dikerahkan kemana pun dan kapan pun untuk mengemban tugas-tugas negara.
Berkaitan dengan pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista TNI ini, kata Presiden, pemerintah dengan dukungan DPR, telah bersepakat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi sektor pertahanan, tanpa mengabaikan dan mengorbankan kepentingan untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pimpinan Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI diinstruksikan untuk menyusun rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan APBN, dengan kerangka waktu yang dipercepat serta dengan sasaran yang tepat pula. Presiden berharap dalam satu dasawarsa ke depan dapat diwujudkan postur pertahanan yang makin kuat dan mencukupi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika