REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Sosiolog Universitas Negeri Malang (UM) Dr Zulkarnain Nasution menyatakan, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam satu tahun terakhir ini menjadi pemicu munculnya gejolak sosial.
"Menurunya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini memberi andil terhadap gejolak sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi, baik antaretnis, agama, bahkan tokoh politik (politikus)," tegas Zulkarnain di Malang, Rabu (20/10).
Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini disebabkan tidak terealisasinya janji-janji pemerintah yang seharusnya sudah terealisasi seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan dapat diperoleh dengan mudah dan murah serta mengurangi jumlah pengangguran.
Namun, tegasnya, fakta yang dihadapi masyarakat sekarang ini justru sebaliknya yakni harga bahan pangan semakin mahal, biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal sehingga masyarakat mudah meletup emosinya dan memicu aksi-aksi sosial yang meresahkan.
Pemerintah, lanjutnya, selama satu tahun ini masih terfokus pada penyelesaian masalah-masalah internal, seperti penunjukan Kapolri maupun Ketua KPK. Padahal, masyarakat menuntut adanya penegakan hukum secara merata dan tegas, tidak tebang pilih.
Kalaupun ada program-program yang membantu masyarakat dari keterpurukan (kemiskinan), katanya, sebagian besar tidak tepat sasaran, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan beberapa program lain yang justru 'meninabobokan' masyarakat dan terus bergantung pada pemberian (bantuan).
Selain menurunnya kepercayaan terhadap pemerintahan yang dinakhodai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, solidariotas dan toleransi di lingkup masyarakat juga semakin melemah. Ia beranggapan, di era transisi dunia ketiga bagi negara berkembang, aksi unjuk rasa karena ketidakpuasan itu wajar.
Namun, bagaimana cara meminimalkan ketidakpuasan dan membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk meminimalkan ketidakpuasan dan membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lanjutnya, memang ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah di antaranya adalah penegakan hukum yang adil dan tegas.
Selain itu juga adanya peningkatan pendidikan karakter bangsa di sekolah-sekolah sejak dini, baik melalui mata pelajaran khusus yang musuk dalam kurikulum maupun ekstra kurikuler sebagai muatan khusus. "Sekarang bagaimana upaya pemerintah merebut hati rakyat kembali. Tentu dengan tindakan dan program-program nyata yang mampu mengurangi gelombang gejolak sosial di masyarakat," tegas dosen UM tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika